Duel Nasution, Mampukah Sejahterakan Kota Medan?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap digelar serentak pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini menyedot perhatian publik karena diselenggarakan ditengah pandemik, bahkan menurut Menkopolhukam Pilkada serentak, kata dia, tetap harus digelar di tengah pandemi Covid-19 demi kepastian hukum dan agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. "Kalau menunggu wabah Covid-19 tidak jelas kapan selesainya, sementara roda pemerintahan harus tetap berjalan," ujar dia.

Karena masih di tengah wabah Covid-19, menurut dia, pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember mendatang harus digelar dengan standar protokol kesehatan yang ketat agar tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 (kompas.com, 26-6-2020). Bahkan untuk memastikan hal tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan Menkopolhukam dan Mendagri mengunjungi Sumatera Utara untuk membahas pilkada di Tanggal 3 Juli lalu.

Hal itulah yang saat ini sedang dipersiapkan di kota Medan, baik dari sisi persiapan menjelang hari H pelakasanaan yang dilakukan oleh KPU kota Medan, persiapan yang dilakukan tersebut seperti pembentukan PPK, PPS, dan pemeriksaan kesehatan PPDP. Selanjutnya, KPU akan melakukan sosialisasi dan lakukan coklit data pemilih (IDN Times, 7-7-2020).

Seakan pilkada yang akan diadakan nanti dapat dipastikan berjalan dengan lancar walau di tengah covid tidak akan menimbulkan masalah dan dapat mewakili seluruh suara dari masyarakat kota Medan, bahwa akan terpilih pemimpin daerah yang benar-benar mampu menyejahterakan rakyat.

Pilkada Medan, Mampukah Menyejahterakan Rakyat?

Dalam menyukseskan perjalanan pilkada pengusungan bakal calon walikota Medanpun telah dilakukan oleh berbagai partai yang ada. Duel Nasution terjadi dari dua nama yang terkuat, yakni menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution semakin menujukan persaingannya.

Sebagaimana petahana Akhyar Nasution bahkan berani meninggalkan almamater partainya demi mendapatkan pengaruh dan dukungan pencalonannya kepada partai Demokrat. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Kamhar Lakumani selaku ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, bahwa sebelumnya Akhyar merupakan kader denior PDIP di Sumatera Utara. Dia sempat mengambil formulir pencalonan wali kota dari partai berlambang kepala banteng itu. Menurut Kamhar karena merasa kecewa dengan kebijakan PDIP, Akhyar pun pindah dengan syarat partai Demokrat harus mendungkung pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah. (Koran Tempo.com, 30 juli 2020)

Sementara Boby Nasution sepertinya mendapatkan sinyal dukungan kuat dari PDIP, sebagaimana yang dilansir dari Tribun Medan pada tanggal 21 juli 2020 bahwa Djarot sebagai Plt Ketua DPD PDI-P Sumut menyampaikan akan mendukung sosok yang fresh. Yang memiliki pikiran inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. PDI-P memberikan kesempatan pada anak-anak muda, termasuk nama Bobby Afif Nasution.

Disinggung kemungkinan besar akan mendukung Bobby Nasution, Djarot pun memberikan isyaratnya. "Kalau Bobby Nasution itu mumpuni, kenapa tidak boleh?," ujarnya.

Beginilah tampaknya pertarungan pilkada dalam sistem Kapitalis demokrasi, antar partai saling beradu kuat pada calon nama yang diajukan hingga pertarungan dalam pilkada Medan kali ini terjadi duel sengit Nasution. Dan ketika diperhatikan dalam pemenangannya apakah keduanya benar-benar bartarung untuk memperjuangkan kepentingan masyarakyat Medan dari sisi menjamin kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan ataukah untuk kepentingan individu calon ataukah untuk partainya?

Dan yang terlihat dari keduanya hanya pada tataran slogan, dan yang sebenarnya warga Medan tidak butuh pada slogan. Karena jika dikumpulkan dari perjalanan pilkada-pilkada sebelumnya sudah banyak sekali warga disuguhkan kepada slogan dan banyak sekali janji-janji tapi realitasnya kemiskinan, angka kejahatan semakin tinggi, stunting dan lain sebagainya.

Seperti slogan Akhyar Nasution "Yok Bikin Cantik Medan, telah banyak yang berjalan sebagimana slogan tersebut mengingat akhyar masih mengampuh tanggung jawab sebagai plt.walikota. Sebagaimana Gerakan "Yok, Bikin Cantik Medan" terinspirasi dari keberhasilan Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia yang berhasil mengubah wilayahnya menjadi cantik dan berhasil menjadi juara 1 Kelurahan Terbaik Tingkat Nasional Wilayah Regional Satu Sumatera tahun 2019. (pemkomedan.go.id, 7 Maret 2020).

Demikian juga halnya mendorong anak muda untuk memberikan karyanya dalam membuat desain yang indah terhadap taman-taman yang ada di kota Medan. Namun hanya dalam tataran mempercantik kota Medannya saja tidak kepada memepercantik penduduknya dalam hal pemenuhan kebutuhan masing-masing sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat dan cerdas.

Sementara Slogan Bobby Nasution dengan "Kolaborasi Medan Berkah'. Banyak dilirik oleh sebagian masyarakat ataupun tokoh masyarakat dan juga sebagian para ulama karena Boby masih berjiwa muda. Dimana Medan butuh mendapatkan sentuhan dari anak muda, baginya aspek sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan harus menjadi perhatian utama kepemimpinan Medan ke depan. Pelayanan publik, kebersihan, keindahan, tata kota, infrastruktur dan kenyamanan warga kota adalah ciri khas kota besar yang harus dimiliki kota sebesar dan sestrategis Medan (kompasiana.com, 3-2-2020)

Namun bagaimana langkah kongkrit atau program dari slogan yang di ungkapkan Boby belum terlihat jelas. Karena yang diungkapkan masih hanya sebatas slogan dan harapan dari kata berkah yang ada di slogannya tersebut. Sehingga menurut Abdillah mantan Walikota Medan yang dikunjungi oleh Boby maka akan membawa kebaikan. "Mainkan saja (kolaborasi) Medan Berkah. Enak didengar, disebutkan dan mengandung doa. Insha Allah diridhoi jalannya," tutur Abdillah sembari meyakini visi tersebut mengetengahkan kemajemukan, sebangun dengan kondisi sosial kemasyarakatan Kota Medan. (inilahmedan.com, 6-6-2020)

Jika benarlah keberadaan dari slogan-slogan tersebut seharusnya mampu untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Kota Medan atau minimal ada langkah konkrit untuk menuntaskan permaslahan dari kepemimpinan sebelumnya. Lagi-lagi yang dihadapi oleh masyarakat Kota Medan adalah jumlah warga miskin yang cukup tinggi.

Dari 2,6 juta penduduk di Kota Medan, 18% atau sekitar 463.000 jiwa diantaranya hidup berada di bawah garis kemiskinan. Lebih miris lagi, mereka sama sekali tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Angka kemiskinan di Medan yang berjumlah 18% itu jauh berada di atas angka kemiskinan tingkat nasional yang hanya 9,66 %. "Penduduk Medan 2,6 juta jiwa, yang berada di garis kemiskinan itu kurang lebih 463.000 jiwa atau sekitar 129.613 kepala keluarga (KK). Mayoritas mereka berada di daerah Medan bagian utara," kata Kepala Dinsos Medan, Sutan Endar Lubis, di Medan (medanbisnisdaily.com, 15/2/2019).

Anak putus sekolah juga mewarnai rendahnya pengurusan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat sebagimana yang terjadi di Medan belawan, ada 1.800 anak telah putus sekolah 15.000 jiwa dari jumlah penduduk keseluruhan 98.167 jiwa. Ditambah lagi angka stunting yang tak juga kian turun Kepala Bappeda Kota Medan Irwan Ritonga melaporkan terdapat 491 kasus balita stunting yang tersebar di 20 Kecamatan dan 104 kelurahan.

Kasus tertinggi, kabarnya berada di Kecamatan Medan Deli yakni sebanyak 101 kasus dan Kelurahan Titi Papan merupakan kelurahan dengan kasus tertinggi sebanya 82 kasus ungkap Irwan saat menggelar Rembuk Stunting secara Video Conference (Vidcon) di Command Center Kantor Wali Kota Medan (tribunmedan.com, 23/6/2020).

Belum lagi kita berbicara tingkat kriminalitas yang masih tinggi di Kota Medan dengan kasus kejahatan berada di angka 1.384 kasus. Para bakal calon Walikota Medan juga harusnya mampu membenahi perkara jalan yang banyak rusak demikian juga akan halnya banjir yang terus melanda Kota Medan, serta masalah transportasi umum yang selalu menuai masalah setiap tahunnya, menurut Adining Tyas, alumnus FISIP Universitas Sumatera Utara (detiknews.com 29-7-2020).

Demokrasi Melahirkan Sistem Transaksional Dalam Kepemimpinan

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”,yang dibentuk dari kata (dêmos) “rakyat” dan (kratos) “kekuasaan”.

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa Sistem pemerintahan Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu Negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat/melalui perwakilan rakyat. Dari perjalanan sistem pemerintahan hari ini sudah menjadi rahasia umum berjalannya kekuasaan yang diwakilkan rakyat kepada seorang kepala daerah bukan dilakukan benar-benar untuk kepentingan rakyat secara umum dari sisi penjaminan kesejahteraan.

Realitas berbicara dengan tidak mampu menutupi sisi kelamnya perjalanan pengurusan seorang pemimpin didalam sistem demokrasi, sehingga melahirkan persoalan-persoalan yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Berharap kesejahteraan akan didapatkan dari pemimpin di dalam sistem demokrasi, hal itu di ibarat mimpi di siang bolong, tidak ada realitasnya sama sekali.

Karena dalam sistem demokrasi, namanya saja dari rakyat dan untuk rakyat, namun rakyat yang dimaksud adalah rakyat yang memiliki modal besar, bukan rakyat secara mayoritas. Sehingga pengurusan yang dilakukan oleh penguasa dalam sistem demokrasi justtru untuk menjamin kepentingan-kepentingan para pemilik modal (pengusaha). Pada akhirnya pengusaha sukses menjadi penguasa, dan para cukong mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa.

Begitu mekanisme transaksi-transaksi politik yang terjadi antarberbagai kekuatan dalam sistem demokrasi. Sebagaimana halnya dalam pemenangan duel Nasution antar partai mencari koalisi dan menempatkan siapa yang akan mendampingi calon walikotanya melalui hitung-hitungan kursi.

Sebagaimana yang terjadi pada partai gerindra akan mendukung Bobby Afif Nasution di Pilkada Medan 2020 dengan syarat. Syaratnya, menantu Presiden Jokowi tersebut harus bersanding dengan seorang kader Gerindra sebagai wakilnya. "Kami ingin wakilnya Bobby itu (kader) Gerindra," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra. Menurut Muzani, syarat tersebut cukup relevan. Pasalnya, Gerindra mempunyai 10 kursi di DPRD Medan. Oleh sebab itu, Bobby diharapkan bersanding dengan salah satu kadernya pada pilkada mendatang (kompas.com, 3/8/2020).

Politik transaksional kerap terjadi karena negara menerapkan konsep rulling party (partai berkuasa). Karena kepemimpinan transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi.

Hal inilah yang juga terjadi pada kubu akhyar. Pernyataan soal koalisi itu disampaikan oleh Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief. Dia mengatakan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu telah berkoalisi dengan PKS untuk menghadapi koalisi besar pendukung Bobby di Pilkada Medan 2020.

"Jadi Pilkada Kota Medan nanti Demokrat-PKS melawan koalisi besar. Dan Sah.. Koalisi Rakyat (Demokrat-PKS) menghadapi koalisi raksasa pendukung Mantu Pak Presiden Jokowi," tulis Andi. Meski telah menyatakan sah berkoalisi dengan PKS, Andi belum menjelaskan siapa pasangan duet Akhyar nantinya. Untuk diketahui, Demokrat memiliki 4 kursi di DPRD Medan dan PKS punya 7 kursi. Koalisi berjumlah 11 kursi ini sudah cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Medan (detinews.com, 24/7/2020)).

Semakin teranglah sudah sisi politik transaksional yang terjadi di dalam pilkada Medan, hanya untuk mengamankan dari kepentingan partainya. Prof. Rizal Ramli mengungkapkan, partai politik umumnya mendapatkan uang dari upeti-upeti Pilkada dan Pilpres. Di situlah mulai Politik Uang. Cabub, Capres tinggal sewa bus-bus Parpol, apalagi ada syarat Threshold, itu adalah sekrup pemerasan untuk kepentingan partai dalam demokrasi.

Maka apakah memungkinkan untuk merealisasikan slogan-slogan tersebut termasuk janji-janji yang terkandung di dalamnya? Jika yang terjadi justru keterpasungan kepentingan dari partai pendukung,sehingga antara kepentingan partai dan kepentingan warga dimana posisinya yang seharusnya diutamakan? Belum lagi, persaingan antar partai nanti, juga akan berefek dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

Itulah mengapa demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Medan pada khususnya tidak membawa kesejahteraan rakyat. Karena setelah mereka sibuk di dalam adu kepentingan akhirnya mereka melupakan rakyat, karena sibuk menjadi begal untuk kembalikan uang ke sponsor sewa bus partai dan perkaya diri juga keluarganya. (indonews.id, 4/5/2020).

Kepemimpinan Daerah dalam Islam
Kepemimpinan daerah didalam islam punya peranan penting dalam struktur pemerintahan. Jika buruk kepala daerah maka buruk pulalah pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya dan akhirnya berdampak kepada pertangung jawaban yang besar di hadapan Allah swt. Karena kepala daerah dipilih sebagai pemimpin di daerahnya adalah untuk menjalankan syariat yang telah diperintahkan untuk mengurusi urusan manusia dengan baik.

Maka kepala daerah dalam sistem Khilafah, Wali /Amil dipilih berdasarkan penunjukan langsung oleh Khalifah dengan saran dan masukan dari Majelis Umat (MU) dan Majelis Wilayah. Kepala daerah punya kewenangan di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya.

Baik dari sisi menjalankan kebijakan politik yang diamanahkan oleh Khalifah kepadanya untuk rakyat, maupun menjalankan aktivitas penjaminan kebutuhan asasian maupun kebutuhan kolektif yang diberikan negara kepada rakyat di wilayahnya. Sehingga bisa dipastikan akan terjadi pembangungan negara dan wilayah yang berkesinambungan sepenuhnya untuk rakyat. Wajarlah, kalau pemerataan pembangunan suatu hal yang riil bukan hanya slogan semata.

Oleh karena itu penunjukan kepala daerah secara langsung oleh Khalifah jauh lebih efisien dan efektif karena pemutusan kebijakan tidak harus melalui proses yang bertele-tele di ruang sidang dpr ala demokrasi serta jelas tidak akan ditunggangi oleh kepentingan politik dari partai-partai yang ada bahkan menutup kemungkinan/celah untuk terjadinya 'money politic' sebagaimana yang terjadi di dalam sistem demokrasi hari ini.

Sehingga sudah menjadi satu hal yang pasti, kita akan mendapatkan kepala daerah yang berkualitas namun tanpa biaya, dan semuanya itu hanya ada di dalam sistem islam yang menjadikan ketaqwaan kepada Allah swt. dan syariat-Nya sebagai dasar sistem politik dan pemerintahannya.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : "Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.(HR. al-Bukhari). Karenanya pemimpin (Khalifah) adalah orang-orang sholih yang beriman kepada Allah, karena ia sadar bahwa kepemimpinan bukan untuk memperkaya diri tapi untuk menjadi pengurus bagi rakyatnya".

Kita pun diperintahkan Allah SWT untuk meneladani Rasulullah SAW, sebagaimana firman-Nya :
"Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat serta banyak mengingat Allah" (TQS al-Ahzab [33]: 21)

Rasulullah Muhammad saw. sendiri pernah mengangkat wali atau amil di masanya. Beliau saw mengangkat Muadz bin Jabal ra untuk wilayah Janad, Ziyad bin Labid ra untuk wilayah hadramaut dan Abu Musa Al Asy'ari ra untuk wilayah Zabiid dan 'Adn. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin selanjutnya.

Inilah sistem dalam Islam, ketakwaan yang menjadi fondasi Negara Khilafah, maka tidak akan pernah terjadi pemikiran di dalam diri kepala daerahnya yang bersifat transaksional bahkan sampai kepada 'money politic'. Wallahu alam bi ash-shawab.

Penulis : Hj.Chairunnisa Rahmawati, S.Pd
Baca Juga