Keadilan Penerapan Hukum Islam dalam Sejarah Peradaban Islam

Keadilan Penerapan Hukum Islam Dalam Sejarah Peradaban Islam


ISLAM DIEN YANG SEMPURNA


Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki aturan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Allah Swt   berfirman :


الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا


“pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu.”(TQS. al-Maidah [5] : 3).
Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut menyatakan “kabar dari ayat ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Swt terhadap umat ini karena Allah Swt telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama yang lain”.

Syaikh Taqiyuddin pada saat mendefenisikan tentang Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama yg diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, yg mengatur hubungan manusia dengan  Khaliq (Pencipta)-nya, dirinya dan dengan sesamanya. Adapun aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya diatur dalam cakupan aqidah dan ibadah, sedangkan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri diatur dalam cakupan akhlaq, makanan, dan tatacara berpakaian, dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia diatur dalam cakupan mu’amalat dan ‘uqubat.

Dengan demikian, tampak bahwa Islam yang diturunkan Allah Swt mengandung aturan atau syari’at yang lengkap. Yang mengatur seluruh urusan manusia, baik dalam bidang aqidah, ibadah, akhlaq, mu’amalat yang mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan pendidikan. Dalam masalah ‘uqubat diatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi, baik pidana maupun perdata yang diputuskan oleh negara atau hakim (qadhi) berdasarkan pada bukti-bukti yang telah diatur dalam islam.

SISTEM SANKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM


Secara spesifik bila membahas sistem sanksi dalam islam, maka bahasan ini terdapat dalam bidang uqubat. Sedangkan uqubat didefenisikan sebagai sistem sanksi dalam islam dimana negara atau orang yang ditunjuk negara yakni sebagai hakim (qadhi), sebagai pelaksana hukum, menjatuhkan sanksi atas pelaku kejahatan (al-jarimah), baik pidana maupun perdata, kepada siapapun dalam rangka melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. Adapun kejahatan (al-jarimah) merupakan sebuah pelanggaran aturan syara’ yang mengatur interaksi manusia dengan Rabbnya, interaksi manusia dengan dirinya sendiri dan orang lain. dengan kata lain sanksi yang dijatuhkan adalah tindakan meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh negara berkaitan dengan tiga hubungan di atas.

Fungsi sistem sanksi dalam islam (uqubat) adalah sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir). Disebut pencegah Karena sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan kriminal (al-jarimah). Dikatakan penebus karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksinya diakhirat. Artinya, pelaku kriminal adalah pelaku dosa yang akan menghantarkannya pada azab Allah di akhirat, namun karena ia telah mendapatkan sanksi di dunia maka insya Allah, Allah menghapuskan dosa-dosanya. 

Atas dasar itu, seseorang yang telah mendapat sanksi syariat di dunia maka gugurlah sanksinya di akhirat. Dalil dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari ‘Ubadah bin Shamit yang mengatakan, “suatu ketika kami bersama Rasulullah saw dalam satu majelis. Kemudian Beliau bersabda, “Bai’atlah aku dalam hal tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, … “. Beliau kemudian membaca : “Barangsiapa diantara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi (‘iqab) sebagai penebus (kaffarah) baginya. Barangsiapa yang melanggarnya namun ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki maka Dia akan mengampuni. Jika Ia menghendaki Dia akan mengazabnya.”

Sistem sanksi dalam islam (uqubat) terdapat empat jenis, yakni : hudud, jinayat, ta’zir, dan mukhalafat. Hudud adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syariat islam dan menjadi hak Allah menetapkan hukumannya. Oleh karena itu, hudud tidak ada pemaafan, baik dari hakim (qadhiy) maupun si pendakwa. Karena, hudud adalah hak Allah. Tidak seorang pun yang berhak menggugurkannya pada kondisi apapun. Adapun tindakan maksiat yang sanksinya termasuk bagian dari hudud, dan wajib dikenai sanksi had ada delapan macam, yaitu : zina, homoseksual (liwath), penuduh berzina (qadzaf), peminum khamar, pencuri, orang yang murtad (riddah), pembegal jalanan (hirabah), pemberontak (bughat).

Sedangkan jinayat adalah pembunuhan, penganiayaan, atau penyerangan terhadap anggota tubuh, yang mewajibkan balasan setimpal dalam pembunuhan (qishas) atau pembayaran denda (diyat). Dalam sanksi-sanksi jinayat terdapat hak manusia. Dan selama berkaitan dengan hak manusia, maka bagi pemilik hak (shahibul hak) boleh memilih satu dari tiga hal, yakni : mengambil haknya dengan menetapkan sanksi qishas, mengambil denda (diyat) yang telah ditetapkan oleh syariat islam, atau memaafkannya, yakni tidak mengambil hak atau dendanya sama sekali. Hal ini sebagaimana hadits dari Syuraih al-Khaza’iy, Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan, maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkannya, … “.

Adapun ta’zir adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat islam bagi pelaku kejahatan (al-jarimah) karena melanggar perintah Allah Swt dan didalamnya tidak ada denda (had) dan penebusan (kaffarah). Sedangkan sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Hal ini seperti seorang muslim yang meninggalkan sholat, atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa uzur syar’I, menjadi mata-mata musuh, melakukan penipuan, mencela orang lain, dan lain-lain. Sanksi-sanksi dalam ta’zir bisa berupa hukuman mati, memukul dengan cambuk (jilid), pemenjaraan, pengasingan, pemboikotan, ganti rugi (ghuramah), ancaman (tahdid ash-Shadiq), pencabutan hak (hurman), pencelaan (taubikh), publikasi (Tasyhir), Nasihat (Wa’dh), dan lain-lain. dalam perkara ta’zir bila seorang hakim (qadhiy) memutuskan hokum terhadap perkara tersebut, boleh memperhatikan aspek manusianya, yakni dapat diperhatikan apakah pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau orangnya memiliki prilaku yang baik sehingga hukumanyya dapat diringankan. Perlu juga diperhatikan, apakah kejahatan itu sangat membahayakan masyarakat atau hanya kejahatan kecil yang tidak membahayakan masyarakat. Hal ini penting bagi hakim (qadhiy) untuk menetapkan apakah hukumannya berat atau ringan.

Berkaitan dengan mukhalafat adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa, yaitu orang-orang yang aktifitasnya berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini biasanya berkaitan dengan pengaturan umum demi kemashlahatan masyarakat. Sebagai contoh, penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan jarak halaman rumah, jalan-jalan umum, serta batas tertentu, dan melarang masyarakat untuk membangun bangunan atau menanam pohon apapun pada batas itu. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, maka Negara dapat memberikan sanksi dalam bentuk mukhalafat. Contoh lain misalnya, kode-kode lampu di jalan-jalan umum persimpangan jalan yang menetapkan pengendara untuk berhenti, bersiap-siap untuk berhenti, dan boleh jalan adalah aturan umum Negara agar tidak terjadi kecelakaan lalulintas. Bila seorang pengendara melanggarnya, maka hakim (qadhiy) dapat memberikan sanksi dalam bentuk mukhalafat. Mukhalafat tidak membutuhkan adanya penuntut. Oleh karena itu hakim (qadhiy) memiliki legalitas dalam perkara mukhalafat tatkala ia menjumpainya di tempat manapun, tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Ia dapat memutuskan secara langsung kasus mukhalafat tersebut, tatkala kasus itu terjadi.

LEMBAGA PERADILAN DAN PARA QADHI


Lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang yang dapat membahayakan hak-hak anggota masyarakat, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa atau orang yang bekerja di jawatan pemerintahan sebagai pegawai negeri. Lembaga peradilan itu juga meliputi penelitian terhadap perkara-perkara kezholiman yang dilakukan oleh penguasa terhadap warga Negara yang mengadukannya serta penelitian terhadap perselisihan mengenai makna suatu nash di antara nash-nash syariah yang akan dijadikan dasar memutuskan perkara yang akan diterapkan hukumnya.

Dalam pelaksanaan tugas di lembaga peradilan para hakim yang lebih masyhur dikenal dengan nama Qadhi, merekalah yang menjalankan lembaga peradilan tersebut. Dalam perspektif Islam sangat masyhur dikenal dengan tiga jenis Qadhi, yaitu : Qadhi khushumat, Qadhi hisbah, dan Qadhi Madzholim. Qadhi khushumat adalah qadhi yang mengurusi penyelesaian perselisihan di antara anggota masyarakat dalam masalah mu’amalah dan ‘uqubat. Sedangkan Qadhi hisbah adalah Qadhi yang mengurusi penyelesaian dalam masalah penyimpangan-penyimpangan aturan umum Negara (Mukhalafat) yang dapat membahayakan anggota masyarakat. Adapun Qadhi Madzholim merupakan Qadhi yang menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara warga Negara dan penguasa. Adapun orang yang mengepalai seluruh qadhi tersebut adalah Qadhi Qudhat, yakni Qadhi yang diangkat oleh penguasa untuk mengawasi jalannya seluruh lembaga peradilan serta mengangkat orang yang akan dijadikan qadhi di berbagai bidang dan daerahnya masing-masing.

Orang yang menjadi qadhi diisyaratkan harus Muslim, baligh, berakal sehat, adil, faqih (menguasai berbagai pengetahuan tentang hukum syariah), dan memahami aplikasi hukum terhadap berbagai fakta. Khusus bagi Qadhi Qudhat dan Qadhi Madzholim terdapat syarat tambahan, yaitu harus laki-laki dan seorang Mujtahid. Karena tugasnya termasuk dalam kategori kekuasaan dan memutuskan hukum terhadap para penguasa serta mengimplementasikan hukum syariah islam terhadap para penguasa tersebut. Seorang Qadhi tidak boleh memutuskan perkara kecuali di Majelis al-Qadha’ (sidang pengadilan) kecuali Qadhi hisbah. Bukti dan sumpah juga tidak bisa di terima kecuali disampaikan di sidang pengadilan. Dengan demikian, adanya Majelis al-Qadha’ dalam lembaga peradilan selain Qadhi hisbah, merupakan syarat sahnya peradilan dan menjadi syarat dapat diterimanya sumpah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan : “Rasulullah saw memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus didudukkan di hadapan hakim.”

Dalam sistem peradilan islam tidak terdapat mahkamah-mahkamah banding maupun mahkamah-mahkamah istimewa. Sebab, peradilan dilihat dari sisi pembuatan keputusan dalam suatu perkara, kedudukannya adalah sama. Jika seorang qadhi telah mengeluarkan keputusan hukum, maka keputusannya itu harus segera dilaksanakan. Keputusannya itu tidak bisa dibatalkan oleh qadhi yang lain. Kaidah syara’ menyatakan : “Suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad semisalnya”. Namun demikian, jika qadhi meninggalkan hukum syariat islam dan memutuskan hukum menggunakan selain syariat islam, atau jika qadhi memutuskan hukum yang menyalahi nash yang qath’i (pasti), baik dari al-Kitab, as-Sunnah, ataupun ijmak Sahabat, atau qadhi memutuskan hukum yang bertentangan dengan hakikat faktanya misalnya seorang qadhi memutuskan bahwa seseorang dihukum qishas karena melakukan pembunuhan yang disengaja, kemudian muncul pembunuh yang sebenarnya. Maka dalam kondisi-kondisi ini dan yang semisalnya, keputusan qadhi itu bisa dibatalkan. Sedangkan pihak yang memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan hukum dalam kasus di atas adalah Qadhi Madzholim.

KEADILAN HUKUM ISLAM BAIK BAGI MUSLIM MAUPUN NON MUSLIM


Dalam Sistem Tata Negara Islam, Hukum Islam diberlakukan bagi siapapun dari setiap warga Negara, baik Muslim maupun non Muslim. Sebagaimana non Muslim juga boleh menjadi anggota dewan Majelis Ummat yang berfungsi untuk mengadukan kedzholiman penguasa terhadap mereka. Dr. Abdul Karim Zaidan berkata : “di dalam nash dan kaidah syara’tidak terdapat sesuatu yang melarang ahlu dzimmah (warganegara non Muslim) untuk berpendapat dan berkumpul. Mereka berhak menyampaikan pendapatnya dalam urusan mereka dan dalam urusan yang tidak ada hubungannya dengan urusan orang islam selama dalam batas undang-undang dan aturan umum Negara. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari musuh yang datang dari luar dan dari orang yang berbuat dzholim, hak perlindungan atas jiwa, harta dan kehormatan, juga jaminan dalam kondisi lemah, tua dan miskin”. dengan demikian, terdapat kesetaraan jiwa antara Muslim dan non Muslim dalam perkara Uqubat (Sistem Sanksi). Sehingga, seorang Muslim dapat dijatuhi hukuman Qishas karena ia telah melakukan pembunuhan terhadap ahli dzimmah dengan pembunuhan yang disengaja.

Kesetaraan dan keadilan hukum Islam terhadap Muslim dan non Muslim sudah menjadi pembicaraan yang masyhur dalam sejarah peradaban islam. Terdapat riwayat hadits yang menyebutkan : “orang yang berada dalam jaminan kami, maka darahnya seperti darah kami dan diyatnya seperti diyat kami.” Terdapat pula kisah Khalifah Umar bin Khaththab yang menegur Amru bin Ash dengan teguran yang keras, pada saat ia menjadi gubernur di Mesir, ketika ada seorang warganegara non Muslim yang mengadukan halnya tentang tanahnya yang akan di ambil untuk perluasan Masjid. Sudah masyhur pula kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib, walaupun ia seorang kepala Negara, namun dalam kasus baju besi ia dapat dikalahkan oleh seorang ahlu dzimmah di lembaga peradilan.  Adapula kisah tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menulis surat kepada sejumlah amirnya tentang masalah seorang Muslim yang membunuh ahlu dzimmah, lalu dalam suratnya beliau memerintahkan agar para amirnya menyerahkan pembunuh yang muslim tersebut pada keputusan hukum wali ahlu dzimmah yang terbunuh itu. Sehingga, wali si terbunuh itu boleh meminta hukum qishas atau memaafkannya.

Imam al-Qarafy juga menyatakan : “sesungguhnya di antara kewajiban tiap Muslim terhadap kafir dzimmi adalah berbuat lembut kepada kaum lemah mereka, menutup kebutuhan kefakiran mereka, memberi makan orang yang kelaparan dari kalangan mereka, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengajak mereka bicara dengan kata-kata yang lembut, menanggung penderitaan tetangga dari mereka semampunya, bersikap lembut pada mereka bukan dengan cara menakuti, bukan pula dengan cara penghormatan yang berlebihan. Ikhlash memberi nasehat pada mereka dalam semua urusannya, melawan orang yang hendak menyerang dan mengganggu mereka, menjaga harta, keluarga, kehormatan, dan seluruh hak serta kepentingan mereka. Setiap Muslim bergaul dengan mereka sebaik mungkin dengan akhlak mulia yang dapat dilakukan.”

Diberlakukannya hukum Islam hanya untuk Muslim saja bila dalam pelaksanaan hukum tersebut diperlukan syarat keislaman atau keimanan terlebih dahulu, atau ada ketetapan dari Rasulullah saw bahwa hukum-hukum tersebut tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh kaum Muslim saja. Hal ini seperti sholat, puasa, Zakat, haji dan seluruh hukum ibadah, maka non muslim tidak dikenai sanksi karena tidak mengerjakannya. Hal ini berbeda dengan muslim yang tidak melaksanakannya padahal dia mampu melaksanakannya, maka ia akan di kenai sanksi hukum. Begitupula non Muslim tidak diberi sanksi murtad karena kekafirannya karena asalnya memang kafir. Terhadap berbagai makanan, minuman, berpakaian dan pola pernikahan bagi non Muslim diserahkan pada pelaksanaan pemuka agama mereka dan hanya khusus dikalangan mereka saja. Sehingga, bila mereka membolehkan minum khamr dan makan babi misalnya, maka Negara tidak boleh memberi sanksi terhadap apa yang mereka lakukan. Namun apa yang khusus bagi non Muslim tidaklah boleh masuk dalam lingkungan umum di kalangan kaum Muslim, karena akan terdapat sanksi dalam bentuk umum bila itu sampai terjadi.

Akhirnya, bila hukum syariat Islam dilaksanakan di dalam sistem tata pemerintahan Islam yang lebih dikenal dengan sistem Khilafah, maka pelaku kriminal pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sedangkan bagi yang ingin melakukannya akan merasa khawatir dengan hukuman islam yang adil tersebut. Sehingga bagi warga Negara baik Muslim maupun non Muslim akan senantiasa terjaga dari berbagai macam kriminalitas tersebut. Satu catatan yang gemilang yang ditulis oleh sejarawan bahwa ketika islam diterapkan oleh Negara Khilafah selama 1300 tahun lebih, maka kasus sanksi yang terdapat di pengadilan hanya berjumlah 200 kasus saja. Disisi lain kehidupan Muslim dan non Muslimpun akan terjalin dengan baik, hal ini sebagaimana digambarkan oleh seorang tokoh Kristen Ortodoks Mesir pada Masa Amru bin Ash menjadi gubernur di Mesir : “Aku berada di negeriku, yaitu Iskandariyah. Aku mendapatkannya sekarang ini telah terbebas dari ketakutan dan aman dari Musibah. Allah telah membebaskan kita dari penindasan dan kekejaman kaum kafir (Romawi). Kaum Qibti (penduduk asli Mesir) kini sangat berbahagia seperti bahagianya biri-biri kecil ketika telah terbebas dari ikatan mereka dan berlari bebas untuk menghisap susu dari ibu-ibu mereka.” Wallahu Musta’an.             
   
Penulis : Muhammad Fatih al-Malawy     
Imam Ibnu Katsir, Tafsir Qur’an al-‘Adzhiem (Ttp : al-Maktabah as-Syamilah, tt.), juz.3 hlm.26. Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzhom al-Islam, (Ttp : Min Mansyurat Hizbit-Tahrir, cetakan ke-6, 1422/2001), hlm. 135. Lihat : Muhammad Husain Abdullah, Dirasaat fi al-Fikri al-Islami (Amman : Dar al-Bayariq, cet.I, 1411/1990), hlm. 63-64. Lihat : Abdurrahman al-Maliky, Nidzhom al-Uqubat (Ttp : al-Maktabah as-Syamilah, tt.), hlm.6 –12. Lihat : Hizbut-tahrir, Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah (Beirut – Libanon : Dar al-Ummah, cet.I, 1426/2005) hlm. 109-118. Muhammad Salim al-A’wa, an-Nidzhom as-Siyasi li ad-Daulah al-Islamiyyah (Kairo : Dar asy-Syuruq, cet. VII, 1410/1989) hlm. 260-261. Taqiyuddin an-Nabhani, ad-Daulah al-Islamiyah, (Beirut : Dar al-Ummah, cetakan ke-7, 1423/2002), hlm. 185. Lihat : Taqiyuddin an-Nabhani, asy-Syakhsiyyatu al-Islamiyah (Ttp : min Mansyuraat Hizb at-Tahrir, cetakan ke-2, 1372/1953), juz 3 hlm. 22-28. Lihat : Betler, Fathu al-Arab lil Mishri, terjemah Muhammad Farid Abu Hadib (Kairo : Yayasan Umum Mesir untuk Buku, 1989), juz 1 hlm. 278-386.
       

Baca Juga